Oleh: Penulis yang Suka Nongkrong di Kantin Kementerian Keuangan sambil Nguping Pembahasan APBN, Tapi Malah Dikira Tukang Soto Betawi
Artikel ini dibuat berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan hasil wawancara eksklusif dengan pegawai honorer yang rela curhat sambil nunggu gajian ke-13 yang belum jelas wujudnya. Semua analisis bersifat objektif, tapi penulis tidak menjamin pembaca tidak akan emosi setelah tahu gaji damkar naik cuma cukup buat beli fire extinguisher mini buat koleksi.
"Kalau efisiensi anggaran cuma jadi jargon buat cut cost tanpa memikirkan dampak ke manusia yang menjalankan sistem, kita sama aja kayak ngehemat bensin dengan jalan kaki di tengah kebakaran hutan." — Kata-kata bijak dari Pak Budi, tukang parkir Kemenkeu yang udah 10 tahun jadi honorer dan paham betul arti "prioritas anggaran".
Bayangkan anggaran negara itu kayak kue ulang tahun yang dibagi-bagi ke semua tamu. Ada yang dapet potongan besar (proyek infrastruktur), ada yang cuma dikasih frosting (tunjangan pegawai), dan ada yang cuma kebagian remahan (honorer). Nah, di tahun 2025, pemerintah bilang mau "efisiensi" dengan motong bagian kue yang dianggap nggak penting. Pertanyaannya: siapa yang kecipratan frosting dan siapa yang cuma bisa ngelap piring kosong?
Gaji Damkar Naik? Bisa Jadi, Tapi Jangan Senang Dulu — Ada 3 Syarat yang Bikin Netizen Geleng-Geleng
Isu kenaikan gaji petugas pemadam kebakaran (damkar) jadi sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani nyebut-nyebut alokasi anggaran untuk "penyempurnaan kesejahteraan TPPK" (Tenaga Pendukung Kinerja Pemerintah) di RAPBN 2025. Tapi jangan buru-buru celebration dance, soalnya kata "penyempurnaan" di dunia APBN itu artinya bisa macam-macam: dari kenaikan gaji 10% sampe sekadar tambahan uang transport buat beli helm anti-api edisi limited.
Menurut data leaked dari rapat internal Kemenkeu (yang penulis dapetin sambil pura-pura ngecas HP di lobi), ada wacana kenaikan gaji damkar sebesar 8-12% di 2025. Tapi ini ada strings attached-nya:
- Syarat Kinerja: Damkar harus punya sertifikasi "Pemadam Level Pro" yang pelatihannya mahal dan time-consuming.
- Pemotongan Tunjangan Daerah: Daerah dengan kas kebakaran rendah bisa kena potongan alokasi dana.
- Digitalisasi Laporan: Gaji naik, tapi harus input laporan pemadaman via aplikasi yang server-nya suka lemot pas kebakaran lagi gencar.
Dr. Rina Wijayanti, ekonom dari LPEM UI, bilang: "Efisiensi anggaran sering diikuti pengurangan alokasi sektor yang dianggap 'kurang produktif'. Tapi apakah keberhasilan damkar diukur dari berapa kali mereka live streaming saat padamkan api?"
Nasib Pegawai Honorer: Antara Jadi Tumbal Efisiensi atau Dapat KTP 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'
Kalau damkar mungkin bisa sedikit senyum, lain cerita dengan 1,2 juta pegawai honorer di Indonesia yang statusnya lebih labil daripada hubungan celebgram sama mantan. Di RAPBN 2025, anggaran untuk honorer diprediksi dipotong 15% demi "optimalisasi produktivitas". Artinya? Gaji bulanan yang sebelumnya Rp 2,3 juta bisa jadi Rp 1,9 juta — angka yang nggak cukup buat bayar kosan di Jakarta, apalagi kalau mau nikah (kecuali nikah sama Indomie).
Studi kasus dari Pemkot Bandung (2023) menunjukkan bahwa pemotongan anggaran honorer 10% berujung pada demo besar-besaran dan aksi flash mob pegawai berseragam PDH di depan balai kota sambil bawa poster "Kami Bukan Robot Diskon". Hasilnya? Pemkot akhirnya ngasih tambahan insentif Rp 200 ribu per bulan — yang menurut hitungan matematis, itu cuma cukup buat nambah kuota internet biar bisa apply kerjaan lain di LinkedIn.
Fakta unik (dan menyedihkan): 67% pegawai honorer di sektor kesehatan dan pendidikan nggak punya asuransi kesehatan, menurut survei KemenPAN-RB 2024. Jadi, selain gaji dipotong, mereka juga harus siap-siap bayar BPJS mandiri kalau keseleo saat lari ke kantor biar nggak telat absen.
Penerimaan TNI-Polri 2025: Antara Kuota Dipangkas atau Buka Lowongan 'Prajurit Part-Time'
Nah, kalau TNI-Polri biasanya selalu jadi "anak emas" anggaran, tahun depan kabarnya bakal ada penyesuaian yang bikin calon prajurit was-was. Dari pantauan penulis ke dokumen RAPBN 2025 (sambil pura-pura nyari toilet di DPR), alokasi untuk rekrutmen TNI-Polri diprediksi turun 20% — artinya kuota penerimaan yang biasanya 50.000 orang bisa ciut jadi 40.000.
Tapi jangan khawatir, pemerintah punya solusi kreatif: Program Prajurit Cadangan dengan sistem kontrak 1 tahun dan gaji Rp 3,5 juta per bulan. Bayangin aja: kamu latihan perang 6 bulan, lalu dikirim ke perbatasan buat jaga pos, tapi statusmu cuma "karyawan outsourcing" dengan benefit seadanya. Pak Luhut pernah bilang, "Efisiensi itu perlu, tapi jangan sampai kita jadi lemah di pertahanan." Tapi entah beliau ngomong sambil ngopi atau sambil liat draft RAPBN.
"Buat para pegawai honorer: siapin Plan B — kursus digital marketing atau jadi content creator review tempat makan. Buat damkar: manfaatkan sertifikasi buat buka kursus 'Gimana Cara Padamkan Api Cinta yang Tak Berbalas'. Buat calon prajurit TNI-Polri: latihan lari sprint, soalnya kuota dikit, saingannya bisa se-Indonesia."
P.S. Kalo ada yang nanya kapan gaji PNS naik, jawabannya: "Nunggu inflasi turun atau minyak dunia gratis, mana yang duluan."
EmoticonEmoticon